Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika : Kenaikan BBM Sebaiknya Ditunda

McKikan-Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah sebaiknya menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya beban sosial dan ekonomi masyarakat akibat kenaikan tersebut sangat besar.

"Indef merekomendasikan kenaikan harga BBM ditunda, karena manfaat yang diperoleh dari kebijakan kenaikan harga BBM lebih kecil ketimbang biaya sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh perekonomian dan rakyat," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/3).

Menurut Erani, pemerintah harus melakukan beberapa agenda strategis terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM. Pemerintah harus melakukan pembenahan dalam politik fiskal yang lebih menunjukkan pemihakan kepada masyarakat bukan kepentingan birokrasi, pembayaran utang, dan fasilitasi korupsi.

Menurut dia, politik fiskal pemerintah makin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena lebih mengakomodasi belanja pemerintah yang makin meningkat setiap tahun.

Padahal, lanjut dia, anggaran subsidi yang dianggarkan dalam APBN makin lama porsinya makin menurun dan hal ini menunjukkan bahwa subsidi memang ingin dihilangkan secara sistematis oleh pemerintah. "Ini artinya, politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, agenda strategis yang perlu diupayakan pemerintah adalah melakukan reforma agraria yang sudah dicanangkan empat tahun lalu agar dilaksanakan dan dituntaskan. "Ini harus diselesaikan agar rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi dua hektar," katanya.

Erani juga mengatakan pembenahan struktur tenaga kerja harus diupayakan sehingga pekerja formal meningkat hingga sekitar 75 persen dan sisanya pekerja informal. "Hal ini diupayakan dengan jalan menumbuhkan sektor pertanian serta industri yang berbasis pertanian dan sumber daya alam serta pelaku UMKM," katanya.

Kemudian, Erani menyarankan pemerintah harus melakukan moratorium pembangunan pasar modern untuk memperkuat pasar tradisional yang jumlahnya makin menurun setiap tahun.

Pemerintah juga harus mengembalikan penguasaan pengelolaan sumber daya alam kepada negara sehingga swasta asing dan domestik diberikan peran maksimal 20 persen. "Pengelolaan sumber daya alam bisa diberikan kepada negara lewat BUMN sehingga semua bisa menjadi transparan," ujar Erani.

Agenda strategis yang terakhir adalah pemerintah perlu segera membuat roadmap pengembangan energi alternatif dan menyediakan sarana infrastruktur untuk konversi Bahan Bakar Gas (BBG) yang lebih memadai